YOGYAKARTA – Maraknya arus demonstrasi menolak kenaikan harga BBM di berbagai wilayah saat ini menunjukkan pola komunikasi pemerintah terhadap masyarakat yang masih lemah. Kalangan konsultan menilai bahwa kebijakan mengurangi subsidi energi harus dilakukan dengan pola komunikasi yang terarah dan cukup waktu.
Bahasan itu terungkap dalam rapat koordinasi (rakor) PLN bidang komunikasi se-Indonesia yang digelar di Hotel Hyatt Regency Yogyakarta kemarin. “Perusahaan utilitas atau layanan umum harus mampu membangun reputasi. Komunikasi harus lebih aware dan dilakukan dalam waktu yang cukup,” kata Managing Director Fortune PR Indira Abidin selaku narasumber rakor PLN.
Kunci keberhasilan kampanye hemat energi terletak pada cara komunikasi pemerintah ke publik. Dimulai dengan focus group discussion (FGD), dengar pendapat, hingga menjadikan masyarakat sebagai duta penghapusan subsidi. ”Biayanya pun tidak mahal,” ucap Indira.
Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan saat menggelar roadshow di DIY kemarin mengatakan alokasi subsidi BBM pemerintah senilai ratusan triliun dan makin remuk jika harga BBM tidak dinaikkan mengikuti harga minyak dunia. ”Siapa pun pemimpinnya akan dihadapkan keputusan sulit. Kalau sekarang naik, tidak ada pembatasan BBM Agustus nanti,” katanya.
Source:Harian SINDO Jateng-DIY (Moch Fauzi)
Leave a Reply