Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia : memastikan agar setiap kebijakan publik berdasarkan bukti
Jakarta, 9 September 2016 – Lembaga Administrasi Negara (LAN) melalui Pusat Pembinaan Analis Kebijakan (PUSAKA) hari ini meluncurkan Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) bersamaan dengan acara Seminar Komunikasi dalam Kebijakan Publik. Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia akan menjadi forum interaksi bagi para Analis Kebijakan dari lembaga pemerintah baik tingkat nasional maupun daerah. Asosiasi ini pula yang akan menyusun etika profesi dan kode etik, serta kriteria sertifikasi sebagaimana dimandatkan dalam Permen PAN RB No. 45 Tahun 2013.
Setiap tahun, Indonesia membelanjakan hingga triliunan rupiah untuk membuat dan mengembangkan kebijakan publik baik dalam bentuk Undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan di tingkat lokal. Namun, banyak produk kebijakan yang dianulir oleh Pemerintah Pusat karena tidak sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi serta tidak mewakili kepentingan masyarakat luas. Tahun ini, Presiden Indonesia, Joko Widodo memerintahkan pembatalan 3000 Peraturan Daerah yang bermasalah.
Perbaikan pada proses penyusunan kebijakan publik mendesak dilakukan untuk mendorong efektivitas implementasi kebijakan dan efisiensi anggaran Negara. Analis Kebijakan merupakan jabatan fungsional baru di lembaga pemerintah pusat dan daerah, berdasarkan Permen PAN RB No. 45 Tahun 2013, yang memiliki peran strategis untuk mendorong perbaikan kebijakan publik di Indonesia. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) memiliki peran untuk menganalisis persoalan kebijakan, menjembatani hasil kajian dan analisis kebijakan dalam proses pembuatan keputusan oleh decision maker.
Kepala Pusat Pembinaan Analis Kebijakan, LAN, Erna Irawati, menyampaikan bahwa adanya JFAK di setiap kementerian dan lembaga, baik di pusat maupun daerah, akan berkontribusi pada peningkatan kualitas kebijakan publik di Indonesia. Mereka dilatih sehingga memiliki kemampuan analitis maupun ketrampilan politis untuk mampu memberikan rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan mengadvokasi opsi dan solusi kebijakan tertentu.
Sejak 2014 hingga saat ini, 159 Calon Analis Kebijakan dari berbagai kementerian dan lembaga, baik di pusat maupun daerah, telah direkomendasikan untuk menjadi Analis Kebijakan melalui proses inpassing dan pengangkatan pertama.
Pemerintah Australia melalui Knowledge Sector Initiative (KSI) turut mendukung dibentuknya JFAK, dan pembentukan Asosiasi Analis Kebijakan yang akan menjadi ruang interaksi dan pertukaran pengetahuan antar analis kebijakan di Indonesia. Petra Karetji dari KSI Indonesia mengatakan pihaknya telah bekerjasama dan mendukung LAN dalam peningkatan kapasitas para analis kebijakan serta memperkuat interaksi antara analis kebijakan dan pembuat kebijakan untuk mendorong adanya kebijakan publik berbasis bukti secara lebih luas di Indonesia.
Website: www.pusaka.lan.go.id
Leave a Reply